0
0
Pemerintah Kabupaten Pemalang memastikan pelayanan publik tetap berjalan setelah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan KPK. Aktivitas pemerintahan diharapkan tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berlangsung.
KPK mengamankan Anom Widiyantoro bersama sejumlah pihak dalam operasi yang berlangsung di beberapa lokasi. KPK menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan dari proyek dan jual beli jabatan. Sejumlah pihak kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Dalam rangkaian operasi tersebut, KPK dilaporkan mengamankan total 21 orang dari beberapa lokasi. Lima orang diamankan di Jakarta, sedangkan 15 lainnya diamankan di Pemalang. Satu orang lainnya diamankan di Purworejo. KPK juga mengamankan uang tunai lebih dari Rp2 miliar dalam rangkaian operasi tersebut.
Di tengah proses hukum tersebut, keberlangsungan pelayanan masyarakat menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sebelumnya, pemerintah daerah memang menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu agenda utama. Pemalang bahkan pernah memperoleh predikat pelayanan prima tingkat Jawa Tengah.
Kasus OTT Bupati Pemalang menjadi perhatian karena pemerintah daerah sebelumnya aktif menjalankan agenda pencegahan korupsi. Pada Maret 2026, Anom mengikuti dialog antikorupsi bersama KPK dan menandatangani pakta integritas. Pemkab juga berencana menyebarkan materi pencegahan korupsi hingga tingkat desa dan kecamatan.Informasi tambahan rekomendasi slot gacor situs AYAMTOTO
