0
0
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Banyumas Raya menyoroti wacana pembentukan batalyon teritorial yang dinilai berpotensi memperluas peran militer di ranah sipil. Mahasiswa Banyumas Raya Soroti Isu Batalyon Teritorial sebagai bentuk kepedulian terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan sipil.
Dalam penyampaiannya, mahasiswa menyatakan kekhawatiran bahwa keterlibatan militer di ruang sipil perlu dibatasi sesuai dengan prinsip reformasi yang telah berjalan sejak era pascareformasi. Mereka menilai pembagian tugas antara institusi sipil dan militer harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Mahasiswa menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan kepada institusi tertentu, melainkan sebagai upaya menjaga sistem demokrasi yang menempatkan supremasi sipil sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara.
Isu batalyon teritorial belakangan menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai keberadaan satuan tersebut dapat mendukung ketahanan wilayah dan membantu penanganan berbagai persoalan kebencanaan maupun keamanan. Namun, sebagian lainnya menilai perlu ada batasan yang jelas agar fungsi sipil tetap berjalan secara independen.
Melalui aksi dan diskusi publik, mahasiswa berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait tujuan, fungsi, serta mekanisme pembentukan batalyon teritorial. Transparansi dinilai penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Mahasiswa Banyumas Raya Soroti Isu Batalyon Teritorial juga sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal kebijakan publik. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan dialog dan kajian akademis dalam menyikapi isu strategis nasional.
Mahasiswa Dorong Transparansi Kebijakan
Mahasiswa menilai keterbukaan informasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan pemerintah. Dengan adanya penjelasan yang komprehensif, masyarakat dapat memahami tujuan dan dampak kebijakan secara utuh.
Selain itu, ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan berbagai perspektif.
Supremasi Sipil Jadi Sorotan
Dalam sistem demokrasi, supremasi sipil merupakan prinsip yang menempatkan pengambilan keputusan publik di bawah otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Karena itu, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peran institusi negara kerap menjadi perhatian publik.
Mahasiswa berharap diskusi mengenai isu batalyon teritorial dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif demi menjaga stabilitas nasional serta nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga : Terpukul Penguatan Dolar AS, Perajin Mebel Jepara Berjuang Bertahan di Tengah Lonjakan Biaya Produksi
